Value Proposition :
mempersiapkan Profesional Hukum yang transformatif dan profesional.
Program Studi Hukum (S1) Unika Atma Jaya didirikan tanggal 3 Juli 1965. Program studi ini memiliki 5 peminatan yaitu Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Ekonomi dan Bisnis.
Tujuan Program Studi Hukum ialah menghasilkan praktisi, analis hukum, serta penyelenggara pemerintahan dan non-pemerintahan yang memiliki atribut:
menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang hukum, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, dalam menjalankan profesinya;
individu yang terus belajar dan mengembangkan diri melalui pendidikan formal dan informal; serta
bertanggung jawab dalam profesinya dengan menjunjung etika profesi, nilai kepedulian, dan profesionalitas
Keunggulan Program Studi
Profil lulusan ialah:
Praktisi hukum (Pengacara/Advokat, Jaksa, Hakim, Polisi, Notaris)
Analis hukum di institusi milik negara maupun swasta (Staf Bagian Hukum/Legal Officer maupun sebagai Asisten Peneliti pada bidang kajian hukum)
Penyelenggara Pemerintahan dan Non-Pemerintahan (Staf Ahli DPR, Staf Kedutaan dan Konsuler, dan Staf Divisi Sumber Daya Manusia)
Mata Kuliah yang dimiliki oleh Program Studi Hukum ialah:
6 mata kuliah wajib negara dan universitas
47 mata kuliah wajib fakultas
6 mata kuliah peminatan
13 mata kuliah pilihan (mahasiswa memilih 5 mata kuliah)
Selain itu, dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas prodi, bahkan lintas universitas.
Lokasi Kampus
Jadwal Kuliah S1 Hukum
TENTANG SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
Satuan Kredit Partisipasi (SKP) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UNIKA ATMA JAYA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengakui dan menilai partisipasi serta kontribusi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kepribadian dan kemampuan diri. SKP ini menjadi bagian penting dari kurikulum universitas dan berfungsi sebagai pengakuan atas pembelajaran non-akademis yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengertian dan manfaat dari SKP:
Pengertian Satuan Kredit Partisipasi (SKP)
Pengakuan Pembelajaran Non-Akademis : SKP adalah unit atau nilai yang diberikan sebagai pengakuan terhadap kegiatan-kegiatan non-akademis yang diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan ini biasanya meliputi organisasi mahasiswa, kegiatan sukarelawan, seminar, workshop, dan lainnya yang tidak langsung terkait dengan mata kuliah yang diambil.
Pengembangan Kepribadian dan Kemampuan Diri : SKP dirancang untuk mendukung pengembangan soft skills mahasiswa, seperti kepemimpinan, kerja sama tim, komunikasi, dan keterampilan organisasi.
Manfaat Satuan Kredit Partisipasi (SKP)
Mendorong Keterlibatan Mahasiswa : Dengan adanya SKP, mahasiswa diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan non-akademis. Ini membantu mahasiswa tidak hanya berkembang secara akademik tetapi juga secara personal dan sosial.
Mengakui dan Menghargai Kontribusi Mahasiswa : Melalui SKP, kontribusi mahasiswa dalam kegiatan non-akademis diakui secara formal dan menjadi bagian dari catatan akademis mereka.
Pengembangan Soft Skills : Kegiatan yang diakui dalam SKP seringkali memerlukan kerja sama tim, manajemen waktu, dan keterampilan komunikasi. Ini membantu dalam pengembangan soft skills yang penting bagi keberhasilan profesional di masa depan.
Membangun Jaringan dan Kolaborasi : Keterlibatan dalam berbagai kegiatan memungkinkan mahasiswa untuk bertemu dan berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, membangun jaringan profesional dan sosial yang luas.
Menunjang Kesuksesan Karier : Banyak pemberi kerja menghargai keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai indikasi karakter yang baik dan keterampilan interpersonal. SKP membantu mahasiswa dalam memperlihatkan keterlibatan dan prestasi mereka di luar ruang kelas kepada calon pemberi kerja.
Dengan demikian, SKP di Fakultas Hukum UNIKA ATMA JAYA tidak hanya mendukung pembelajaran formal tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek penting lainnya dari pengembangan pribadi dan profesional mereka. Ini menunjukkan komitmen universitas dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia profesional.
PEMINATAN PROGRAM STUDI HUKUM
SPECIALIZATION IN THE LAW STUDY PROGRAM
Peminatan |
Mata
Kuliah Peminatan |
Peminatan Hukum Internasional International Law Department |
Hukum Laut Internasional International Law of the Sea |
Hukum Diplomatik dan Konsuler Diplomatic and Consular Law |
|
Hukum Organisasi Internasional International Organization Law |
|
Hukum Humaniter Internasional International Humanitarian Law |
|
Hukum Lingkungan Internasional International Environmental Law |
|
Hukum Udara dan Ruang Angkasa Air and Space Law |
|
Peminatan Hukum Kenegaraan Constitutional Law Department |
Kapita Selekta Hukum Tata Negara Selected Papers on Constitutional Law |
Lembaga-Lembaga Negara Political Institutions |
|
Hukum Konstitusi Constitutional Law |
|
Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi Procedural Law in the Constitutional Court |
|
Sistem Pemerintahan Indonesia Indonesian Government System |
|
Hukum Pemilu Election Law |
|
Peminatan Hukum Perdata Head of the Civil Law Department |
Hukum Jaminan Collateral Law |
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa Law of Evidence and Expiration |
|
Hukum Pembiayaan Finance Law |
|
Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum Tort Law |
|
Kapita Selekta Hukum Perdata Selected Papers on Civil Law |
|
Hukum Perikatan Bersumber Perjanjian Law of Obligations |
|
Peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis Head of the Economic and Business Law Department |
Hukum Kepailitan Bankruptcy Law |
Hukum Pasar Modal Capital Market Law |
|
Hukum Perdagangan Internasional & Regional International and Regional Trade Law |
|
Hukum Penanaman Modal Investment Law |
|
Legal Memorandum & Legal Due Dilligence |
|
Hukum Jaminan Collateral Law |
|
Peminatan Hukum Pidana Head of the Criminal Law Department |
Kriminologi Criminology |
Hukum Penitensier Penitentiary Law |
|
Hukum Pidana Internasional International Criminal Law |
|
Hukum Narkotika Law on Narcotics |
|
Viktimologi Victimology |
|
Tindak Pidana Korupsi Criminal Offense of Corruption |
CAPAIAN
PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI HUKUM
No |
Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi S1 Hukum Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya |
Capaian Pembelajaran Lulusan Hukum Berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi |
|
CPL 1 |
Mampu menerapkan sikap dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai
Pancasila yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan, memiliki nasionalisme, dan menghargai keanekaragaman untuk
meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. |
S1 |
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius; |
S2 |
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika; |
||
S3 |
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; |
||
S4 |
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
||
S5 |
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
||
CPL 2 |
Mampu menerapkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dengan
menginternalisasi norma, etika akademik, dan nilai Kristiani, Unggul,
Profesional, Peduli. |
S6 |
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan; |
S7 |
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
||
S8 |
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
||
S9 |
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri; |
||
S10 |
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; |
||
S11 |
Menginternalisasi semangat
kristiani, unggul, professional, dan peduli. |
||
CPL 3 |
Mampu menerapkan ilmu pengetahuan secara logis, kritis, sistematis,
dan inovatif secara mandiri maupun kelompok, bermutu, dan bertanggung jawab
sesuai dengan perkembangan teknologi dan nilai humaniora. |
KU1 |
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliannya. |
KU2 |
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
||
KU3 |
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah
dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. |
||
CPL 4 |
Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusunnya dalam dalam
bentuk laporan tertulis, skripsi, atau laporan tugas akhir berdasarkan hasil
analisis informasi dan data |
KU4 |
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi. |
KU5 |
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
||
CPL 5 |
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, serta bertanggung
jawab atas pencapaian hasil kerja tersebut |
KU6 |
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KU7 |
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. |
||
CPL 6 |
Mampu melakukan evaluasi diri terhadap pekerjaannya dan
mendokumentasikannya secara bertanggung jawab. |
KU8 |
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri. |
KU9 |
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
||
CPL 7 |
Mampu menyusun ide atau konsep penyelesaian masalah hukum secara lisan
dan/atau tertulis melalui penerapan metode berpikir yuridik dan
mengkomunikasikannya dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika
akademik. |
KK1 |
Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui
penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang
sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif
Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. |
KK2 |
Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang
Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau
tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika
akademik. |
||
CPL 8 |
Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri, dan bertanggung
jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum dengan mempertimbangkan
keadilan, etika, ketaatan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap
lingkungan sosial. |
KK3 |
Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan
bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu
bekerjasama dengan sejawat. |
KK4 |
Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap
lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum. |
||
CPL 9 |
Mampu menguasai konsep teori tentang ilmu hukum, norma hukum, sumber
hukum, prinsip hukum, sejarah hukum, sistem hukum, serta konsep dasar tentang
filsafat hukum, sosiologi, Hukum Positif Indonesia, dan hukum internasional
agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh. |
P1 |
Menguasai konsep teoretis tentang: |
a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; |
|||
b. sumber, asas, prinsip dan norma hukum; |
|||
c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah
perkembangannya. |
|||
P2 |
Menguasai konsep dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum
Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana,
Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam,
baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural. |
||
P5 |
Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan
perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik,
dan utuh. |
||
CPL 10 |
Mampu menguasai penerapan metode penelitian dan penemuan hukum secara
logis dan kritis yang menjadi dasar perumusan dokumen elementer hukum yaitu
paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara,
dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti
peraturan perusahaan dan beschikking. |
P3 |
Menguasai konsep tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau
kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan
beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen
memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan
dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking. |
P4 |
Menguasai konsep dasar tentang metode penelitian hukum dengan
menggunakan metode berpikir logis dan kritis. |
TABEL 1 Matrik Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata
Kuliah |
||||||||||||
No |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah |
CPL 1 |
CPL 2 |
CPL 3 |
CPL 4 |
CPL 5 |
CPL 6 |
CPL 7 |
CPL 8 |
CPL 9 |
CPL 10 |
Mata Kuliah Wajib Negara dan Universitas |
|
|
|
|
|
|
||||||
1 |
AGA 110 /UAJ 150 |
Agama Katolik / Pendidikan Agama |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
2 |
PAN 100 |
Pancasila |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
3 |
UAJ 160 |
Logika |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
4 |
WAR 130 |
Kewarganegaraan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
5 |
UAJ 180 |
Multikulturalisme |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
6 |
FHK 213 |
Bahasa Hukum Indonesia |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
Mata Kuliah Wajib Prodi |
|
|
|
|
|
|
||||||
7 |
FHK 115 |
Pengantar Ilmu Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|||
8 |
FHK 102 |
Ilmu Negara |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|||
9 |
FHK 103 |
Pengantar Ilmu Ekonomi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|||
10 |
FHK 104 |
Bahasa Inggris Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|||
11 |
FHK 113 |
Pengantar Hukum Indonesia |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|||
12 |
FHK 108 |
Hukum Adat |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
13 |
FHK 109 |
Sosiologi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
14 |
FHK 111 |
Antropologi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
15 |
FHK 112 |
Hukum Islam |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
16 |
FHK 201 |
Hukum Perdata |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
17 |
FHK 202 |
Hukum Dagang |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
18 |
FHK 203 |
Hukum Pidana |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
19 |
FHK 204 |
Hukum Administrasi Negara |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
20 |
FHK 205 |
Hukum Tata Negara |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
21 |
FHK 118 |
Hukum Hak Asasi Manusia |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
22 |
FHK 207 |
Hukum Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
23 |
FHK 208 |
Hukum Agraria |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
24 |
FHK 210 |
Hukum Perusahaan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
25 |
FHK 214 |
Hukum Perkawinan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
26 |
FHK 216 |
Hukum Waris di Indonesia |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
27 |
FHK 218 |
Hukum Perlindungan Konsumen |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
28 |
FHK 220 |
Hukum Teknologi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
29 |
FHK 222 |
Hukum Regional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
30 |
FHK 301 |
Hukum Acara Perdata |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
31 |
FHK 302 |
Hukum Perdata Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
32 |
FHK 303 |
Hukum Acara Pidana |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
33 |
FHK 305 |
Hukum Pajak |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
34 |
FHK 306 |
Hukum Perjanjian Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
35 |
FHK 308 |
Hukum Acara Peratun |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
36 |
FHK 309 |
Hak Kekayaan Intelektual |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
37 |
FHK 312 |
Ilmu Perundang-undangan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
38 |
FHK 313 |
Hukum Asuransi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
39 |
FHK 314 |
Hukum Perbankan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
40 |
FHK 304 |
Metode Penelitian Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
41 |
FHK 401 |
Hukum Lingkungan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
42 |
FHK 402 |
Filsafat Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
43 |
FHK 404 |
Etika Profesi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
44 |
FHK 405 |
PLKH Legal Drafting |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
45 |
FHK 318 |
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
46 |
FHK 407 |
PLKH Contract Drafting |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
47 |
FHK 408 |
Hukum Persaingan Usaha |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
48 |
FHK 409 |
PLKH Legislative Drafting |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
49 |
FHK 411 |
Hukum tentang Surat-surat Berharga |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
50 |
FHK 215 |
Hukum Ketenagakerjaan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
51 |
FHK 419 |
Praktik Magang Kerja |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
52 |
MLP 502 |
Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
53 |
FHK 500 |
Penulisan Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
Daftar Mata Kuliah Peminatan |
||||||||||||
Peminatan Hukum Perdata |
||||||||||||
54 |
FHT 301 |
Hukum Jaminan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
55 |
FHT 303 |
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
56 |
FHT 304 |
Hukum Pembiayaan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
57 |
FHT 308 |
Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
58 |
FHT 404 |
Kapita Selekta Hukum Perdata |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
59 |
FHT 406 |
Hukum Perikatan Bersumber Perjanjian |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
Peminatan Hukum Pidana |
||||||||||||
60 |
FHN 302 |
Kriminologi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
61 |
FHN 303 |
Hukum Penitensier |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
62 |
FHN 304 |
Hukum Pidana Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
63 |
FHN 409 |
Hukum Narkotika |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
64 |
FHN 405 |
Viktimologi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
65 |
FHN 407 |
Tindak Pidana Korupsi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
Peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis |
|
|
|
|
|
|
||||||
66 |
FHE 304 |
Hukum Kepailitan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
67 |
FHE 306 |
Hukum Pasar Modal |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
68 |
FHE 401 |
Hukum Perdagangan Internasional & Regional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
69 |
FHE 403 |
Hukum Penanaman Modal |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
70 |
FHE 405 |
Legal Memorandum & Legal Due Dilligence |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
71 |
FHT 301 |
Hukum Jaminan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
Peminatan Hukum Internasional |
|
|
|
|
|
|
||||||
72 |
FHI 302 |
Hukum Laut Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
73 |
FHI 402 |
Hukum Diplomatik dan Konsuler |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
74 |
FHI 403 |
Hukum Organisasi Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
75 |
FHI 407 |
Hukum Humaniter Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
76 |
FHI 409 |
Hukum Lingkungan Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
77 |
FHI 411 |
Hukum Udara dan Ruang Angkasa |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
Peminatan Hukum Kenegaraan |
|
|
|
|
|
|
||||||
78 |
FHG 302 |
Kapita Selekta Hukum Tata Negara |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
79 |
FHG 303 |
Lembaga-Lembaga Negara |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
80 |
FHG 304 |
Hukum Konstitusi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
81 |
FHG 401 |
Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
82 |
FHG 402 |
Sistem Pemerintahan Indonesia |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
83 |
FHG 403 |
Hukum Pemilu |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
Mata Kuliah Pilihan |
|
|
|
|
|
|
||||||
84 |
FHP 301 |
Psikologi Umum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
||||
85 |
FHP 302 |
Hukum dan Kependudukan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
86 |
FHP 303 |
Hukum Kedokteran Forensik |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
87 |
FHP 322 |
Hukum Media |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
88 |
FHP 323 |
Hukum Kontrak Nasional dan Internasional |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
89 |
FHP 326 |
Hukum Kesehatan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
90 |
FHP 327 |
Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
91 |
FHP 329 |
Hukum Properti |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
92 |
FHP 331 |
Yurisprudensi Hukum Perdata |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
93 |
FHP 332 |
Hukum dan Masyarakat |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
94 |
FHP 333 |
Kapita Selekta Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
95 |
FHP 334 |
Kemahiran dan Keterampilan Hukum |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
96 |
MLP 501 |
Manajemen Bencana |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |