Di tengah
tantangan dunia hukum yang semakin kompleks dan dinamis, Program Studi (Prodi)
Hukum, Fakultas Hukum (FH), Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya
hadir sebagai institusi pendidikan hukum yang tidak hanya unggul secara
akademik, tetapi juga menekankan pentingnya karakter, integritas, dan
kepemimpinan hukum yang transformatif. Dengan visi “Preparing Transformative
and Professional Legal Practitioners”, Prodi Hukum Unika Atma Jaya mencetak
lulusan yang siap menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial yang adil dan
berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam beberapa
tahun terakhir, Prodi Hukum Unika Atma Jaya mencatatkan berbagai capaian
strategis yang memperkuat reputasinya di tingkat nasional maupun internasional.
Salah satu pencapaian penting adalah perolehan Akreditasi Internasional dari
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation),
sebuah lembaga akreditasi asal Jerman yang hanya memberikan pengakuan kepada
program studi yang memenuhi standar mutu global, mulai dari kurikulum dan
metode pembelajaran, hingga manajemen institusi dan evaluasi akademik.
Sertifikasi ini
menegaskan bahwa lulusan Prodi Hukum Unika Atma Jaya telah dipersiapkan untuk
berkompetisi tidak hanya di pasar hukum nasional, tetapi juga di lingkup
internasional, baik untuk studi lanjut maupun karier profesional.
Capaian
internasional ini juga diperkuat dengan pengakuan nasional melalui Hukumonline
Awards 2024, di mana FH Unika Atma Jaya berhasil menempati posisi tiga besar
Fakultas Hukum Terbaik di Indonesia. Pemeringkatan ini berbasis pada
keberhasilan lulusan memasuki firma hukum ternama, lembaga pemerintah
strategis, hingga sektor industri.
Dr.iur. Asmin
Fransiska, S.H., LL.M., Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, menegaskan bahwa
pencapaian ini bukan sekadar prestasi institusional, tetapi cerminan dari
filosofi pendidikan hukum yang diusung oleh FH Unika Atma Jaya. “Pendidikan
hukum tidak cukup hanya menghafal pasal. Kami ingin mahasiswa belajar berpikir
kritis, memahami konteks sosial dan menjadikan hukum sebagai alat perubahan.
Oleh karena itu,
kurikulum yang kami rancang progresif dan kontekstual, memperkenalkan isu-isu
seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan,
hingga perkembangan hukum terkini seperti hukum siber, hukum narkotika, dan
hukum ruang angkasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembelajaran hukum harus berdimensi global dan aplikatif. “Mahasiswa tidak hanya kami bekali pemahaman normatif, tapi juga pengalaman nyata yang relevan dengan dinamika praktik hukum saat ini. Melalui kolaborasi dengan universitas ternama seperti University of Lucerne (Swiss), Monash University (Australia), dan Université Catholique de Lille (Prancis) dalam bentuk program seperti student exchange, joint class, serta summer school, mereka mendapatkan akses pada perspektif hukum internasional serta kemampuan lintas budaya yang sangat dibutuhkan di era global,” tambahnya.
Selain kolaborasi internasional, jejaring nasional FH Unika Atma Jaya
juga sangat kuat. Kemitraan strategis dibangun bersama Mahkamah Konstitusi,
Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta berbagai
lembaga hukum lainnya. Mahasiswa berkesempatan terlibat dalam kegiatan magang,
penelitian, hingga advokasi hukum secara langsung. Pengalaman ini tidak hanya
memperdalam keterampilan teknis, tetapi juga mengasah kepekaan sosial dalam
menghadapi kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.
Capaian dan proses
pembelajaran tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan para dosen yang
merupakan praktisi aktif di dunia hukum nasional. Mahasiswa berkesempatan
belajar langsung dari tokoh-tokoh hukum seperti Dr. Daniel Yusmic Pancastaki
Foekh, S.H., M.H., Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang
menghadirkan pengalaman ketatanegaraan dan praktik pengujian konstitusional ke
dalam ruang kelas. Selain itu, Dr.iur. Antonius PS Wibowo, Komisioner LPSK,
memperkenalkan pendekatan perlindungan hukum terhadap korban dan saksi sebagai
bagian penting dari sistem peradilan pidana.
Sementara Dr.
Surya Tjandra, S.H., LL.M., mantan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN),
membawa perspektif hukum agraria dan kebijakan publik yang kritis dan
berkeadilan sosial. Kehadiran para pengajar ini menjadi jembatan antara teori
dan praktik, antara ruang kuliah dan realitas hukum yang sesungguhnya.
Dengan semua
pencapaian ini, Prodi Hukum Unika Atma Jaya terus membuka ruang bagi generasi
muda yang bercita-cita menjadi praktisi hukum yang professional, berpikir
kritis dan berdaya saing global. Pendidikan yang ditempuh di Prodi Hukum bukan
sekadar upaya meraih gelar, tetapi juga proses pembentukan jati diri sebagai
pelayanan hukum yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat, bangsa dan dunia.