IPP Unika Atma Jaya Soroti Akuntabilitas Demokrasi Presidensial dalam Refleksi Kepemimpinan Trump

1/9/2026 12:00:00 AM

---

Jakarta - Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menggelar seminar publik bertajuk “American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn?” di Kampus Semanggi, Rabu (7/1). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi akademik untuk membaca dinamika demokrasi presidensial Amerika Serikat sekaligus menarik pembelajaran yang relevan bagi konteks Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A., Ph.D., menyampaikan bahwa kemunduran demokrasi kerap bermula dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi, bukan dari masyarakat. Ia merujuk pandangan ilmuwan politik Larry Butler yang menyebut bahwa erosi demokrasi lebih sering terjadi “dari atas”, ketika prosedur dan tata kelola kekuasaan tidak dijaga secara akuntabel.

“Diskusi ini kami selenggarakan sebagai ruang refleksi, bukan untuk meniru dinamika politik di negara lain, melainkan untuk menarik pembelajaran global guna memperkuat fondasi demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia,” ujar Salvatore.

Diskusi dipandu oleh dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, Andina Dwifatma, Ph.D., selaku moderator, dengan Dosen Prodi Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris Unika Atma Jaya, Ekarina, Ph.D., yang bertindak sebagai pembawa acara.

Hadir sebagai pembicara utama, Walter F. LaFeber Professor dari Government and Public Policy Cornell University, Prof. Thomas Pepinsky. Ia menekankan bahwa diskusi ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan apa yang harus dipelajari Indonesia dari Amerika Serikat, melainkan sebagai ruang refleksi bersama atas dinamika demokrasi presidensial.

Menurutnya, demokrasi merupakan proses yang hidup dan terus diuji oleh waktu, terutama dalam sistem presidensial yang memberikan kewenangan besar kepada eksekutif. Ia menyoroti bahwa akuntabilitas kekuasaan menjadi tantangan utama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal.

“Demokrasi bukan titik akhir, melainkan perjalanan yang menuntut keterlibatan aktif warga dan institusi yang kuat untuk menjaganya,” ungkap Thomas.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme checks and balances sebagai fondasi ketahanan demokrasi. Bagi Indonesia, lanjutnya, pendidikan kebijakan publik berperan strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi.

Seminar publik ini diakhiri dengan semangat optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar dengan memperkuat kolaborasi antara akademisi, institusi negara, dan masyarakat sipil. Sehingga Indonesia diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

(DEL)