Atma Jaya Institute of Public Policy Evaluasi Efisiensi APBN 2025

2/25/2025 12:00:00 AM

---

 

JAKARTA – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) menyelenggarakan seminar bertajuk “Politik Anggaran, Ketimpangan, & Keadilan” secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (20/2/25). Acara ini terbuka untuk umum dengan tujuan membahas serta mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah bulan ini.

 

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber ahli di bidang ekonomi dan kebijakan publik, yaitu Prof. Rosdiana Sijabat, S.E., M.Si, PhD sebagai pengamat ekonomi dan dosen Program Studi Administrasi dan Bisnis Unika Atma Jaya, DR. Y.B. Suhartoko, S.E., M.E. sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, serta Bapak Riandy Laksono, PhD. Cand. dari Crawford School of Public Policy, Australian National University, Australia.

 

Prof. Rosdiana mempertanyakan keputusan pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025 setelah di akhir tahun 2024 APBN sudah di finalisasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beliau juga membahas tentang defisit yang sedang dialami APBN serta rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang masih rendah sehingga menambah rintangan pada jalannya efisiensi anggaran.

“APBN merupakan alat pembangun ekonomi jika tidak dikelola dengan baik maka pembangunan juga tidak akan berjalan dengan optimal” ucap Prof. Rosdiana.

 

Selanjutnya, Prof. Rosdiana menyoroti rencana penggunaan dana hasil efisiensi yang akan disalurkan untuk mendanai Makan Bergizi Gratis sebesar 24 Miliar USD dan Investasi pada badan pengelola investasi baru yaitu Badan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) sebesar 20 Miliar USD. Namun, semangat efisiensi ini dipandang kontrakdiktif dengan realitas politik yang ada.

 

“Pemerintahan Pak Prabowo saat ini termasuk struktur pemerintahan paling gemuk dibandingkan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, dimana terdapat 48 kementrian, 5 pejabat setara menteri dan 56 wakil menteri yang mana berpengaruh pada peningkatan yang cukup signifikan dalam belanja pemerintah untuk sektor kepegawaian”, ujar Prof. Rosdiana. Tidak hanya itu, efisiensi ini juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan oleh pemerintah tumbuh di atas 5 persen.

 

Pembicara kedua, Dr. Suhartoko mengambil contoh kebijakan efisiensi anggaran dari negara lain seperti Argentina dan Vietnam. Dr. Suhartoko menjelaskan efisiensi berimplikasi pada pemecatan pegawai; aksi pemecatan seribu pegawai negeri sipil di Vietnam demi melakukan efisiensi, selain itu pemerintahan Vietnam saat itu memangkas posisi pekerjaan di lima sektor publik untuk menghemat puluhan triliun.

 

“Langkah ini kemudian dijuluki “Revolusi” oleh pejabat senior dengan memangkas 30 kementerian dan lembaga negara menjadi 22”, ujar Dr. Suhartoko.

 

Dr. Suhartoko menyatakan jumlah anggaran yang mengalami efisiensi sesuai kebijakan pemerintah sebesar Rp 306,69 Triliun, terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256,1 Triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 Triliun. Dana Rp 306,69 Triliun ini diklaim tidak akan mengurangi total belanja negara dan akan dialihkan ke program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan DANANTARA.

 

“Untuk yang saat ini yang dilakukan pemerintah, saya menyebutnya bukan efisiensi tapi shifting anggaran.” Tegas Dr Suhartoko.

 

Selanjutnya, pembicara ketiga Riandy Laksono, seorang kandidat PhD dari Crawford School of Public Policy, Australian National University, menyampaikan bahwa kebijakan ini berawal dari keinginan presiden Prabowo untuk menyisipkan program dari masa kampanye pilpres lalu khususnya makan bergizi gratis ke dalam APBN 2025, namun terbatasnya ruang fiskal menyebabkan diharuskannya penghematan sebesar Rp 306 triliun.

 

Bapak Riandy berpendapat bahwa kriteria efisiensi anggaran ini dirasa kurang jelas dalam hal 2 kriteria utama yaitu, bukan belanja pegawai dan bukan belanja bantuan sosial, serta skema tindakan efisiensi yang terlalu tergesa-gesa. Bapak Riandy juga mempertanyakan urgensi pemotongan anggaran ini mengingat risiko deflasi yang menjadi tanda pelemahan daya beli, bukan inflasi.

 

Kemudian Bapak Riandy menyatakan bahwa efisiensi anggaran berbeda dengan austerity (pengetatan anggaran). “Efisiensi berarti relokasi anggaran tanpa mengurangi total belanja negara sementara austerity berarti pengurangan total belanja negara, dengan cacatnya desain efisiensi ini memunculkan pertanyaan dalam publik akan langkah pemotongan ini benar efisien atau justru memunculkan resiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Seharusnya kebijakan fiskal saat ini bersifat ekspansif bukan kontraktif” tegas Bapak Riandy Laksono.

 

Bapak Riandy merekomendasikan kebijakannya yang ingin jumlah efisiensi anggaran diturunkan, tidak langsung Rp 306 Triliun di 2025. Selain itu, beliau menyampaikan diperlukan mekanisme yang transparan untuk me-review pengeluaran dengan kriteria yang terstruktur serta berlandaskan bukti.

Analisis para pembicara yang didasarkan pada data-data kuantitatif sejumlah indikator ekonomi memancing rasa ingin tahu para peserta seminar. Angel Felicia, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Atma Jaya menayakan kepada semua pembicara mengenai Makan bergizi gratis. Angel menyinggung headline berita yang menyampaikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang gratis sementara orang tua mereka mengalami PHK, Angel pun bertanya apakah kebijakan ini perlu dikaji ulang atau bahkan dihapus.

 

Prof. Rosdiana menegaskan bahwa janji politik tidak dapat dihapus begitu saja di tahun pertamanya karena akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tetapi Prof. Rosdiana juga menyoroti ironi yang dihadapi masyarakat dimana anak-anaknya yang hanya diberi makan siang gratis tetapi orang tuanya harus kehilangan pekerjaannya dan kesempatan untuk menghidupi keluarganya secara mandiri dan menyeluruh.

 

Dr. Suhartoko berpendapat kebijakan makan bergizi gratis ini akan lebih efektif jika difokuskan pada ibu hamil, balita, dan batita untuk membentuk generasi baru yang cerdas, menurutnya saat anak sudah beranjak SD, SMP, dan SMA sudah terlambat untuk mendorong perkembangan kecerdasan anak yang efektif.

 

Dan terakhir Bapak Riandy Laksono menambahkan bahwa sebelum kebijakan ini dapat dikaji ulang, harus dipastikan terlebih dahulu apakah sudah ada kajian awalnya karena menurutnya program makan bergizi gratis ini belum ada kajiannya. Ia juga menyoroti keputusan politik seharusnya dilakukan dengan lebih matang dan berbasis data sehingga dapat lebih efektif.

 

Lewat seminar ini, Unika Atma Jaya melalui Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) mencoba menawarkan suatu perspektif mendalam mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang sedang ramai dibincangkan. Para pembicara menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan. AJIPP merupakan pusat riset kebijakan publik yang mendorong implementasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) demi pembagunan bangsa yang berkelanjutan.

 

Seminar ini juga menjadi masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme penyusunan kebijakan terkait anggaran serta pengambilan keputusan agar lebih efektif, transparan, dan berbasis data demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.