RINGKASAN AKTIVITAS KONFERENSI INTERNASIONAL KE-2 TENTANG MASALAH HUKUM CURRRENT DAN KEAMANAN MANUSIA (ICLHS) (DARING)

RINGKASAN AKTIVITAS

KONFERENSI INTERNASIONAL KE-2 TENTANG MASALAH HUKUM CURRRENT

DAN KEAMANAN MANUSIA (ICLHS) 

(DARING)

8 Desember 2022

Latar 

Pandemi COVID-19 telah mengubah masyarakat secara radikal dalam berbagai cara. Dampak yang dibawa oleh pandemi merupakan spektrum perubahan yang luas mulai dari ekonomi dan politik hingga sosial budaya.  Krisis kesehatan masyarakat telah mengganggu pilar-pilar yang membentuk praktik sosial di masyarakat. Selanjutnya, ia memperkenalkan normal baru yang secara mendasar mengubah interaksi sosial, mode kerja, dan layanan pendidikan. 

Secara global, pandemi COVID-19 telah berubah dari krisis kesehatan masyarakat menjadi ancaman global terhadap keamanan manusia. Dalam hal ini, keamanan manusia telah memperluas gagasan tradisional keamanan dari keamanan negara ke pemahaman keamanan yang berpusat pada manusia. Pemahaman ini mempromosikan kerangka kerja keamanan yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab ketidakamanan manusia dan menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan multidimensi terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia (Caparini, 2021).

Berdasarkan pemahaman ini, pemerintah di seluruh dunia telah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak pandemi. Lock-down, langkah-langkah jarak sosial, dan keadaan darurat sebagian atau penuh adalah beberapa upaya untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, teknologi telah menjadi kunci dalam membentuk langkah-langkah, seperti pengenalan pengawasan langsung sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. Selain itu, pandemi telah memaksa banyak pemerintah untuk mempercepat digitalisasi dan adopsi teknologi dalam memberikan layanan publik. Banyak negara, terutama di Global South, menghadapi tantangan dalam memberikan layanan karena kurangnya infrastruktur TIK yang diperlukan, yang menghambat penduduk untuk memiliki akses yang sama ke layanan publik. Selain itu, kesenjangan dalam pengetahuan dan literasi digital telah membawa tantangan besar untuk sepenuhnya menuai manfaat dari perubahan teknologi. 

Isu-isu tersebut telah menarik perhatian para sarjana dan telah dibahas secara luas dalam berbagai publikasi ilmiah. Namun, referensi khusus untuk pengalaman masyarakat yang tinggal di Global South tetap kurang dipelajari.  Dengan skala perubahan yang memengaruhi masyarakat, Konferensi Internasional tentang Hukum, Keamanan Manusia, dan Masyarakat 2022 mengundang para sarjana yang membahas spektrum luas masalah keamanan manusia dalam masyarakat pasca-COVID-19 dalam aliran panel berikut: 

Panel 1: Masa Depan Tata Kelola dalam Masyarakat Pasca-COVID 

Pandemi telah berdampak pada rezim politik yang berbeda. Baik dalam demokrasi maupun rezim otoriter, pandemi telah memperkuat dan melemahkan kedua jenis rezim tersebut. Di satu sisi, beberapa pemerintahan demokratis, seperti Selandia Baru, telah menikmati legitimasi yang meningkat untuk manajemen pandemi mereka yang mahir, menyelamatkan nyawa warganya. Namun, otokrat lain, seperti di Filipina dan Hongaria, juga telah mengeksploitasi pandemi untuk memperluas kekuasaan mereka dengan memulai aturan dan regulasi pembatasan baru. Di sisi lain, beberapa pemerintah yang terpilih secara demokratis telah kehilangan legitimasi mereka karena ketidakmampuan mereka untuk mengekang efek pandemi. Kekalahan Donald Trump dalam Pemilu 2020 menunjukkan bagaimana ketidakmampuannya dalam menangani COVID-19 menyebabkan kekalahannya. Beberapa otokrat juga menghadapi nasib serupa, dirusak oleh dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Misalnya, perlawanan terhadap penguncian ketat karena alasan agama atau ekonomi, seperti di Iran dan Turki, mengungkap kelemahan otokrasi.

Berbagai dampak politik dari pandemi memaksa kita untuk merefleksikan dan berteori tentang dampak pandemi pada mode pemerintahan saat ini dan masa depan. Para sarjana telah memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 tidak akan menjadi yang terakhir di generasi kita. Pandemi global lainnya akan menyerang dan mengguncang rezim demokratis dan otokratis di masa depan. Dengan demikian, berteori tentang cara pandemi memperkuat dan melumpuhkan rezim, representasi bagi miliaran orang, harus menjadi penting untuk merumuskan desain kebijakan yang dapat mengatasi efek pandemi dengan mempertimbangkan konteks politik (yaitu, tipe rezim) di mana desain tersebut tertanam. Selain itu, berteori tentang dampak politik pandemi memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana faktor non-politik (yaitu, pandemi) dapat memengaruhi daya tahan rezim. Panel ini menyambut karya-karya ilmiah yang bertujuan untuk menjawab, tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pandemi memperkuat dan melemahkan berbagai jenis rezim?

2. Bagaimana berbagai jenis rezim mengelola dampak pandemi untuk mendapatkan legitimasi?

3. Seberapa mirip dan berbeda hasil dari manajemen pandemi untuk demokrasi dan otokrasi?

Panel 2: Praktik Datafied, Pengawasan Real-Time, dan Hak Digital

Pandemi memaksa banyak pemerintah untuk mengintensifkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan publik dan sosial. Untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah membatasi dan mengendalikan mobilitas masyarakat melalui berbagai bentuk kebijakan, mulai dari lockdown hingga pembatasan mobilitas masyarakat secara parsial atau seluruhnya. Selain itu, pandemi telah menyebabkan pengawasan real-time skala besar terhadap populasi melalui aplikasi digital. Orang-orang dipaksa untuk mengalihkan aktivitas mereka secara online, yang mengarah pada meningkatnya popularitas kegiatan ekonomi berbasis platform. Selain itu, banyak pemerintah memperkenalkan kebijakan dan praktik intensif data untuk memberikan layanan publik dan layanan sosial.  Panel mengundang para sarjana yang bekerja di bidang-bidang di bawah ini untuk mengirimkan abstrak: 

1. Bagaimana peraturan intensif data mengecilkan ruang sipil dan mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas privasi?

2. Sejauh mana layanan berbasis digital menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan dan telah menciptakan inklusi dan pengecualian? 

3. Bagaimana masalah misinformasi dan literasi digital akan mempengaruhi masyarakat pascapandemi? 

Panel 3: Sistem Kesehatan dan Ketahanan Masyarakat

Pandemi COVID-19 telah mengekspos kerapuhan sistem kesehatan dan ketidakadilan sosial dan kesehatan secara global, termasuk di Indonesia. Pemerintah berjuang untuk memberikan strategi yang adil, tepat, dan seimbang dalam memberikan layanan publik, sosial dan kesehatan kepada orang-orang, terutama mereka yang tinggal di pinggiran. Selain itu, pandemi mengungkap urgensi 'epidemi kesehatan mental' yang membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan mental. Selama pandemi, misalnya, kami mengamati peningkatan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan kesehatan dan sosial atau reorientasi anggaran negara untuk mendukung kebijakan jaring pengaman. Namun, inisiatif ini tidak sepenuhnya mengatasi dampak pandemi di tingkat masyarakat. Banyak yang tetap berjuang dan terus menderita. Menangani masalah sistemik seperti pandemi COVID-19 membutuhkan pendekatan struktural di luar intervensi teknokratis. Kita harus merenungkan secara kritis bagaimana kita mengatur masyarakat dan sistem kesehatan kita, bagaimana cara terbaik kita dapat memenuhi kewajiban moral kita untuk melindungi yang paling rentan dari komunitas kita, dan bagaimana memperkuat sistem kesehatan dan komunitas. Panel ini mengundang para sarjana yang sedang melakukan studi tentang topik-topik berikut: 

1. Bagaimana pandemi memengaruhi sistem kesehatan dan komunitas kita, dan apa yang harus dilakukan untuk memperkuat sistem ini?

2. Sejauh mana pandemi ini mengajarkan kita tentang kesiapan pemerintah dalam mengembangkan strategi untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19?

3. Strategi apa yang harus diadopsi pemerintah dalam menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat?

4. Apa dampak pandemi terhadap sistem kesehatan dan pemberian layanan, termasuk kesehatan mental?

5. Bagaimana masyarakat mengembangkan ketahanan sosial untuk merespons pandemi? 

Panel 4: Lingkungan dan Keamanan Manusia Pasca Pandemi

Pandemi COVID-19 telah mengungkap keterkaitan antara degradasi lingkungan dan potensi munculnya pandemi di masa depan. Pembangunan ekonomi membutuhkan sejumlah besar sumber daya alam yang, pada gilirannya, secara intensif memperburuk kualitas lingkungan kita. Degradasi lingkungan melepaskan virus yang belum pernah bersentuhan dengan manusia, membuat manusia rentan terhadap penyakit baru.

Namun, ketika pandemi telah surut, kinerja ekonomi di negara-negara besar seperti Amerika, Cina, dan Rusia telah mencapai tingkat yang sama seperti sebelum pandemi. Negara-negara besar telah mengekstraksi lebih banyak sumber daya untuk mengkompensasi biaya peluang akibat pandemi, menghambat upaya untuk mengatasi krisis iklim. Lingkaran setan pandemi dan pertumbuhan ekonomi tampaknya menjadi satu-satunya solusi bagi dunia kita. Panel ini bertujuan untuk menjawab, namun tidak terbatas pada, pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ide-ide pembangunan ekonomi dan pandemi berkembang dan berbaur?

2. Bagaimana perpaduan pembangunan ekonomi dan pandemi membentuk solusi untuk krisis iklim? 

Panel 5: Melahirkan Keamanan Manusia 

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi masyarakat di berbagai skala, termasuk di tingkat rumah tangga. Banyak rumah tangga mengalami turbulensi ekonomi, dan anggota keluarga menderita kecemasan pribadi karena faktor multi-dimensi, termasuk keamanan kerja dan kurangnya interaksi sosial karena kebijakan pembatasan mobilitas. Di berbagai negara, berbagai penelitian menunjukkan kesetaraan gender telah membuat perempuan lebih rentan menderita akibat pandemi COVID-19, seperti keamanan kerja atau peningkatan jumlah kekerasan berbasis gender offline dan online. Kondisi pemulihan pasca pandemi juga menunjukkan dampak buruk ketidaksetaraan gender; Proporsi perawatan tidak berbayar yang biasa dilakukan oleh perempuan telah meningkatkan hambatan untuk mengakses pasar kerja. Dengan latar belakang ini, panel mengundang para sarjana yang bekerja di bidang-bidang di bawah ini:

1. Bagaimana pandemi COVID-19 memperburuk kesetaraan gender di tempat kerja?

2. Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi keamanan perempuan dari kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi, inklusi, dan pengucilan perempuan lainnya? 

3. Sejauh mana hukum dan kebijakan pemerintah lainnya dalam menanggapi pandemi mempengaruhi perempuan? 

   
   

   
   Panel 6: Keamanan Manusia dan Politik Pembangunan Internasional 

   
   

   Selama pandemi, kita telah menyaksikan bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memobilisasi dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke hampir setiap sudut dunia. Didukung oleh sumber daya yang melimpah dan infrastruktur ilmiah yang kuat, mereka telah merumuskan strategi, mengumpulkan sumber daya, dan mendistribusikan bantuan untuk membantu negara-negara yang kekurangan sumber daya, terutama di Global South. Dari sudut pandang keamanan manusia, inisiatif mereka menandakan potensi kerja sama global untuk mengakhiri masalah tingkat dunia seperti pandemi.

   
   

   Meskipun negara-negara besar telah menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu negara-negara lain, kami juga mengamati bagaimana mereka telah memanfaatkan kerangka kerja keamanan manusia untuk memperluas pengaruh politik mereka di negara-negara lain. Sebagai sebuah proyek, keamanan manusia memiliki banyak segi. Tidak pernah netral karena proyek keamanan manusia didukung oleh aktor-aktor tertentu dengan kepentingan khusus dalam waktu dan tempat tertentu. Ketika proyek keamanan manusia ditanam di masyarakat tertentu, mereka berpotensi mengubah lanskap kelembagaan masyarakat (misalnya, politik, hukum, ekonomi). Dengan demikian, untuk memahami dampak proyek keamanan manusia terkait COVID-19 pada lanskap kelembagaan suatu negara, panel ini bertujuan untuk menjawab, tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan-pertanyaan berikut:

   
   

   1. Bagaimana bantuan internasional terkait COVID-19 membentuk konfigurasi kelembagaan suatu negara (misalnya, politik, hukum, ekonomi)?

   2. Apa batasan bantuan COVID-19 internasional dalam membentuk konfigurasi kelembagaan suatu negara?

   3. Apa peluang dan keterbatasan negara-negara Selatan global dalam bernegosiasi dengan persyaratan bantuan internasional COVID-19 yang diberlakukan oleh negara-negara besar?

   
   

   Panel 7: Aturan Hukum dan Akses terhadap Keadilan dalam Konteks Pascapandemi

   
   

   Di banyak negara, pandemi COVID-19 telah mengganggu kerja sistem peradilan. Kebijakan jarak sosial dan pembatasan mobilitas masyarakat telah memengaruhi fungsi sistem peradilan. Pengadilan, yang biasanya membutuhkan interaksi langsung para pihak di ruang sidang, telah dipaksa untuk menyesuaikan prosedur baru secara online.

   
   

   Pergeseran ke sistem online sering menimbulkan masalah karena negara-negara di Global South tidak memiliki infrastruktur yang memadai yang dapat menghubungkan warganya secara online. Misalnya, negara seperti Indonesia, yang infrastruktur dan koneksi internetnya sangat terkonsentrasi di bagian barat negara itu sementara sisanya terhubung dari jarak jauh. Demikian pula, upaya untuk mengendalikan interaksi jarak sosial antara orang-orang telah memperburuk masalah kepadatan di tempat-tempat penahanan. Selain itu, pergeseran ke mode online sistem peradilan juga menghadapi tantangan seperti masalah kesetaraan akses, privasi, dan keamanan.  Panel ini mengundang para sarjana yang bekerja pada topik-topik berikut untuk berpartisipasi: 

   
   

   1. Bagaimana pandemi mempengaruhi fungsi pengadilan? Bagaimana lembaga peradilan menanggapi kondisi tersebut, dan inisiatif apa yang telah ditetapkan dalam menanggapi pembatasan yang diciptakan oleh pandemi? 

   2. Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi akses terhadap keadilan, dan sejauh mana pandemi memperburuk akses terhadap keadilan? 

   
   

   Panel 8: Hukum bisnis dan masyarakat pasca-Covid di negara-negara Asia Tenggara

   
   

   Pandemi Covid-19 terus mengganggu perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasan Asia Tenggara Indonesia sejak 2019 hingga saat ini, termasuk iklim persaingan usaha. Laporan Upaya ini bertujuan untuk memetakan bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi bisnis lembaga persaingan di ASEAN. Tanggapan dari masing-masing lembaga persaingan usaha diperoleh dari minisurvey online yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia pada bulan Juni – Juli 2021. Target survei tersebut adalah lembaga persaingan usaha dari 10 negara anggota ASEAN.

   
   

   Responden yang disurvei menyatakan bahwa mereka mengalami satu atau lebih dampak kebijakan Pemerintah dari tahun 2020 hingga saat ini, seperti pemotongan anggaran dan perubahan rencana strategis atau fokus tahunan pada produk/industri dan prosedur kerja yang terkena dampak pandemi. Menyikapi perubahan akibat pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, responden telah melakukan beberapa penyesuaian dalam kebijakan atau institusinya, seperti diverting. Pandemi telah berkontribusi pada pertumbuhan industri digital, yang mendorong Pemerintah untuk beradaptasi, memprioritaskan ekonomi digital dan mendorong lembaga persaingan di ASEAN untuk lebih terlibat dalam mengelola industri digital. 

   
   

   Pandemi juga mengakibatkan meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap UMKM. Untuk melindungi UMKM dari perilaku kasar perusahaan besar, sebagian besar lembaga yang kompeten di ASEAN telah mengusulkan. Pelaksanaan advokasi dan rekomendasi kebijakan. Menindaklanjuti proses pemulihan ekonomi, memperkuat koordinasi terkait industri digital.

   
   

   Kumuh

   Jadwal  Kamis, 8 Desember 2022
   09.00 – 09.10	Mulut
   09.10 – 09.20	Kata Sambutan Dr. Agustinus Prasetyantoko Rektor Universitas Katolik Atma Jaya   Sambutan Pembukaan II  Dr. Iur. Asmin Francisca  Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya
   09.30 – 10.30	Pembicara:   Prof. Melissa Crouch Universitas New South Wales, Australia     Topik: Aturan hukum dan keamanan manusia di ASEAN pasca-Covid-19
   10.30 – 12.00	Pleno Aturan hukum dan keamanan manusia di ASEAN pasca-Covid-19   Tantangan perlindungan hak-hak ESC bagi kelompok rentan dan disabilitas di negara-negara Asia Tenggara pascapandemi, Dr. Seree Nonthasoot (tbc),  Anggota Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC)  Perdamaian dan keamanan di negara-negara Asia Tenggara pasca-Covid-19, Duta Besar Ong Keng Yong, Wakil Ketua Eksekutif, RSIS, Direktur Institut Pertahanan dan Studi Strategis, Singapura    Hak asasi manusia dan keamanan manusia di ASEAN pascapandemi, Yuyun Wahyuningrum, Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia    Keamanan manusia dan masa depan perlindungan hak asasi manusia pasca Covid-19, Dr. Iur Asmin Fransiska, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Atma Jaya, Indonesia
   12.00 – 13.00	Istirahat Makan Siang
   13.00 – 14.30	Panel paralel Panel 1: Masa depan tata kelola di Masyarakat pascapandemi Penyelenggara: Irma Hidayana (St Lawrence University, USA)   Panel 2: Praktik datafied, pengawasan real-time, dan hak digital Pembawa acara: Dr. Sinta Dewi Rosadi (UNPAD, Indonesia)   Panel 3: Sistem kesehatan dan ketahanan masyarakat Penyelenggara: Nyoman Sutarsa (Australia National University, Australia),           Gaby Sudewa (IPP Atma Jaya, Jakarta)   Panel 4: Lingkungan pascapandemi dan keamanan manusia Moderator: Aksel Tømte (NHRC, Universitas Oslo)
   14.30 – 15.00	Pecah
   15.00 – 16.30	Panel paralel Panel 5 : Melahirkan keamanan manusia Pembawa acara: Dr Dyah Pitaloka (Monash University, Malaysia)   Panel 6 : Tanggap bencana dan pandemi Pembawa acara: Dr. Jonathan Lassa (Universitas Charles Darwin, Australia)   Panel 7: Akses terhadap keadilan  Fakultas Hukum, (Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)   Panel 8: Hukum bisnis dan masyarakat pasca-Covid di negara-negara Asia Tenggara  Fakultas Hukum, (Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
   16.30 – 17.00	Penutupan Dr. Hilmar Farid,  Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan

   
   
   DOKUMENTASI KEGIATAN