IPP UAJ dan Cisanggiri Syndicate Bahas Stabilitas Ekonomi Indonesia dan Penilaian Pemeringkat Global Lewat Policy Dialogue

Jakarta – Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya (UAJ) bekerja sama dengan Cisanggiri Syndicate menggelar Policy Dialogue bertajuk ”Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respon Pemerintah?” pada Kamis (26/2) di Gedung Yustinus Lt. 14, Kampus Semanggi. Forum ini menjadi ruang diskusi untuk membahas dinamika penilaian lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia serta implikasinya bagi stabilitas ekonomi nasional.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum Cisanggiri Syndicate, Drs. Teguh Indrayana, S.Ak., MA. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menghadirkan kritik yang konstruktif dan berbasis bukti dalam merespons isu kebijakan publik. ”Kita perlu menyampaikan kritik yang membangun dengan landasan bukti yang kuat, bukan sekadar menyuarakan opini di media sosial. Diharapkan hasil diskusi ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPP, Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa forum ini dihadirkan sebagai ruang diskusi untuk melihat berbagai aspek kebijakan yang masih perlu diperhatikan. ”Kita perlu melihat apa yang kurang, perlu dibenahi, perlu dikembangkan. Karena itu, acara ini hadir untuk mendukung kemajuan pembangunan negara di mana kita akan melakukan diskusi dengan peneliti yang ahli dalam pemikiran tersebut,” ucapnya.

Diskusi dimoderatori oleh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) UAJ, Prof. Rosdiana Sijabat, S.E., M.Si, PhD, serta menghadirkan dua narasumber ahli, yakni dosen Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D., dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UAJ, Dr. Agustinus Prasetyantoko, M.Sc. atau akrab disapa Ico.

Sesi pemaparan materi diawali oleh Denni yang menyampaikan peran lembaga seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam membentuk persepsi investor global. Menurutnya, MSCI merupakan perusahaan global penyedia data dan indeks berbasis riset yang menjadi rujukan berbagai institusi keuangan besar di dunia. “MSCI dapat dianalogikan sebagai kompas kiblat para investor. Investor yang mendapat informasi kemudian meletakkan portofolio mereka untuk dikelola supaya mendapatkan return,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Denni juga menyoroti isu pembekuan proses rebalancing indeks Indonesia oleh MSCI.  Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian guna menghindari potensi penyampaian informasi yang tidak akurat kepada para klien. Selain MSCI, ia juga menyebutkan sejumlah lembaga keuangan global seperti Goldman Sachs, UBS, serta Moody’s yang turut memberikan penilaian terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menurut Denni, keputusan lembaga-lembaga tersebut merupakan hasil pertimbangan terkait kepercayaan dan kualitas institusi. Ia menilai pernyataan lembaga pemeringkatan global hanyalah “The Tip Of The Iceberg” dari persoalan yang lebih besar. 

Merespons hal itu, Denni menawarkan pendekatan 3C, yaitu certainty, capability, dan capital. “Certainty membangun kepercayaan, capability untuk membangun kemampuan institusi, dan capital yang akan mengalir ketika negara memiliki certainty dan capability dan merubah potensi menjadi pertumbuhan,” jelasnya.

Sejalan dengan pendapat Denni, Ico menyoroti adanya paradoks dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam konteks pasar modal, menurutnya sinkronisasi data antara angka dan realita ekonomi di Indonesia yang menjadi dasar munculnya pernyataan dari MSCI dan Moody’s. Pertanyaan muncul ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus naik namun kondisi realitanya semakin buruk. 

Bersamaan dengan pertanyaan itu, lembaga pemeringkat seperti MSCI turut mempertanyakan transparansi data, khususnya terkait kepemilikan saham publik (free float) dan ultimate beneficial owner pada sejumlah emiten besar. MSCI menggunakan istilah orchestrated trading behavior untuk menggambarkan indikasi data yang dianggap tidak wajar.

Lebih lanjut, Ico menyoroti kekhawatirannya terhadap pernyataan dari Moody’s yang menilai kebijakan pemerintah Indonesia kurang dapat diprediksi serta dianggap melemah kualitas tata kelolanya. Keraguan tersebut berdampak pada penurunan outlook dan memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas pengelolaan utang negara. Menurutnya, solusi yang dibutuhkan adalah dengan memperkuat akuntabilitas kebijakan pemerintah dan kebijakan publik itu sendiri.

“Pemerintah mengeluarkan angka tapi lembaga pemeringkatan tidak percaya itu, lalu harus bagaimana? Jika ditarik benang merahnya, kekuatan pasar atau percaya pada negara itu bukan isunya, melainkan akuntabilitas yang menjadi masalah utama dan harus diperbaiki,” tegasnya.

Melalui forum ini, IPP UAJ bersama Cisanggiri Syndicate berupaya menghadirkan ruang dialog akademik untuk memahami dinamika ekonomi global secara lebih komprehensif. Transparansi data, akuntabilitas kebijakan, serta penguatan tata kelola institusi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar modal dan lembaga pemeringkat internasional terhadap perekonomian Indonesia.

(STV)