Jakarta,
14 Agustus 2024 - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menjadi tuan
rumah terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan
"Pentingnya Kebijakan Menyeluruh dalam Mitigasi Sampah Luar Angkasa."
Diskusi dilaksanakan secara luring dan daring, serta para pembicara berasal
dari dalam dan luar negeri.
FGD
ini terlaksana berlandaskan kerja sama dari ASEAN International Advocacy
& Consultacy (SAIAC), bersama dengan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (LPPM Atma Jaya
dan Atma Jaya Studies on Avitaion, Outer Space dan Cyber Laws
(AJAVoC).
Diskusi ini mengundang Dr Yanti Fristikawati S.H.M.Hum selaku Research Coordinator of Law Faculty, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Ms Shaanti Shamdasani selaku CEO & President, SAIAC & ThinkGroup & ThinkGroups Space & Satellites, serta Prof. Dr. dr Yuda Turana, Sp. S (K), Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang membuka diskusi ini.
Topik diskusi membahas tentang kebijakan dan pembuatan peraturan antariksa jika diperlukan. Maraknya aktivitas antariksa dan peluncuran satelit ke orbit secara besar-besaran telah menciptakan kekhawatiran akan meningkatkan kepadatan di orbit yang dapat menjadi masalah jika tidak di mitigasi dengan benar, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sampah antariksa yang jika tidak dimitigasi dengan benar tidak hanya akan mengancam asset antariksa namun juga berpotensi menimbulkan korban jiwa baik di antariksa maupun di bumi.
“Kami ingin mengembangkan agenda yang relevan dan kritis, yang
mencakup semua kepentingan industri, sambil tetap memastikan kepentingan
publik. Kami juga ingin memastikan bahwa kami berbicara dengan para pemangku
kepentingan yang relevan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami juga bertujuan
untuk memicu diskusi dan mengumpulkan masukan dari semua pemangku kepentingan,
karena kami sepakat bahwa kami bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi
masing-masing negara, tetapi kami ingin melakukannya dengan cara yang melindungi
keberlanjutan di masa depan dan menghormati pedoman komunitas internasional”,
ungkap Ms Shaanti Shamdasani.
Mr.
Mego Pinandito (Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan - BRIN) dan Dr. Iur. Damos
Dumoli Agusman (Duta Besar RI untuk Austria dan Perwakilan Tetap RI di PBB)
yang hadir sebagai pembicara utama membahas tentang
pentingnya isu penggunaan antariksa seperti komunikasi satelit, pemantauan
cuaca dan perubahan iklim.
Selain itu juga ada pembahasan mengenai bahaya dari
sampah antariksa, dan perlunya kerjasama multilateral dalam pembentukan
kebijakan serta instrumen hukum untuk mitigasi dan penghapusan sampah
antariksa. Mr Mego Pinandito mengatakan dengan adanya kebijakan dan peraturan
maka akan memberikan perlindungan dan rasa aman serta mendukung perkembangan
dalam memajukan antariksa.
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H., M.H (Director of Atma Jaya Studies on Avion, Outer Space, and Cyber Laws/AJAVoC) menjelaskan bagaimana Belanda dan Uni Eropa menangani puing-puing antariksa serta kerangka hukum dan regulasi yang relevan. Belanda mengawasi aktivitas antariksa dan memiliki undang-undang khusus terkait aktivitas luar angkasa dan Prof. Tanja Masson-Zwaan (Asst. Professor Deputy Director of the International Institute of Air and Space Law at Leiden University, The Netherlands) membahas mengenai puing-puing satelit yang ada di antariksa membuat peningkatan pada kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan karena puing-puing ini dapat merusak infrastruktur anntariksa dan menciptakan lebih banyak puing.
Prof.
Zhao Yun (Professor of International Law, The University of Hong Kong, China) membahas
tentang mitigasi dan keberlanjutan antariksa dari perspektif hukum di China.
China telah membuat hukum terkait mitigasi puing-puing meskipun belum memiliki
undang-undang nasional lengkap. Menurut pernyataan Prof Zhao Yun, China sedang
menuju kea rah pembentukan undang-undang nasional yang akan mengakomodasikan
prinsip berkelanjutan jangka panjang dalam aktivitas antariksa.
Prof
Steven Freeland (Professor of International Law at Western Sydney University,
Australia), menyoroti perlunya teknologi, kerangka kerja hukum nasional dan
peraturan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keselamatan di
antariksa, Ia menggaris bawahi penting nya kerja sama global dalam mengatasi
masalah antariksa saat ini. Selain itu Prof Steven juga membagikan pengalaman
Negara Australia dalam mengembangkan undang-undang dan kebijakan ruang angkasa
serta penting nya evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala.
Prof. Dr. Ir. Han Muhammad (Head of Fight Mechanics Operation Research Group of Institut Teknologi Bandung) menyoroti pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan desain satelit yang lebih baik dan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan.
Dr.
Emanuet Sungging Mumpuni, M.Si. (Head of Research Center for Space - The
National Research and Innovation Agency/BRIN) mengungkapkan pentingnya
meningkatkan kapasitas observasi untuk mendukung penelitian dan menjaga
keberlanjutan dalam eksplorasi antariksa. Dr Emmanuet Sungging juga menyoroti
pentingnya kolaborasi internasional dalam menangani puing-puing antariksa serta
dampaknya terhadap masa depan eksplorasi
antariksa.
Diskusi
ini menyoroti bagaimana negara-negara seperti Belanda, Tiongkok, dan Australia
telah mengambil langkah-langkah spesifik dalam mitigasi sampah luar angkasa.
Kebijakan mitigasi ini bertujuan untuk membantu negara-negara dan organisasi
nasional dalam mengurangi risiko terjadinya kerugian dalam bidang antariksa.
Melihat
urgensi dari isu tersebut. FGD ini berperan sebagai platform untuk berbagi
informasi, pengalaman, dan strategi dari berbagai negara agar dapat saling
berkerjam sama menemukan solusi yang terbaik untuk melindungi antariksa agar
terus berkembang hingga di masa yang akan datang.