Pelatihan "Perencanaan Partisipatif Berbasis Data" Dan Observasi Awal Di Keuskupan Weetebula Sumba Barat Daya NTT 10 s/d 14 Februari 2014

4/7/2014 12:00:00 AM

---

 

Sejak memasuki masa reformasi, usaha melakukan perubahan  di negeri ini sangat gencar.  Diyakini bahwa usaha melakukan perubahan juga harus dilakukan sejak dari perencanaan program-program yang akan dilakukan. Pergeseran dari paradigm developmentalisma menuju empowerment. Paradigma developmentalism yang menitik beratkan pada hasil selama ini mengkonstruksi struktur social yang timpang, kesenjangan antar sector, antar kelompok social, bahkan antar daerah semakin ssulit dijembatani. Paradigma empowerment yang memberikan perhatian serius terhadap partisipasi warga dipercaya lebih mengangkat harkat perikehidupan warga. Harkat martabat warga meningkat karena sejak awal diposisikan sebagai subyek dan sekaligus orientasi program sesuai dengan kebutuhan riil warga sebagai sasaran utama pembangunan.

 

Model Perencanaan partisipatif menitikberatkan pada keterlibatan kelompok sasaran (masyarakat warga) sebagai pihak yang utama causa-prima munculnya (diperlukannya) program  yang akan dilakukan. Sedangkan model perencanaan top-down mengutamakan efisiensi cenderung menyederhanakan persoalan kedalam kalkulasi nominal rupiah (bahkan kadang untung-rugi) yang ditentukan oleh ‘pihak atas’ sebagai perencana dan sering kali mengesampingkan efektifitas yang menempatkan dinikmatinya manfaat hasil oleh  kelompok sasaran (masyarakat warga) ‘pihak bawah’ sebagai penerima semata.

 

 

Ada factor lain sebagai pendorong  pentingnya perencanaan partisipatif  menjadi wacana dan agenda reformasi adalah secara paradigmatik juga diyakini sebagi bentuk kongkrit dari pelaksanaan desentralisasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Perencanaan partisipatif adalah bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi dalam alokasi sumberdaya public di setiap daerah.

Untuk maksud itulah kiranya diperlukan wahana yang diharapkan dapat menjembatani beberapa permasalahan yang masih ada dalam upaya proses perencanaan partisipatif. Dan, pelatihan tentang perencanaan partisipatif ini sederhana tetapi strategis untuk membuat perubahan, sehingga sangat diperlukan. Agar diperoleh satu kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah bagi para pelaku dan stakeholders yang terkait dalam setiap program yang akan dilakukan.

 

 

Pelatihan ini bertujuan untuk :

1. Menambah kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah dalam pelaksanaan program yang akan dilakukan.
2. Mendapatkan pengalaman lapangan dan praktek langsung dalam menyusun perencanaan secara partisipasi.

 

Manfaat yang akan diperoleh para peserta pelatihan  meliputi :

1. Terciptanya kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah dalam pelaksanaan  program.
2. Adanya gambaran awal tentang komitmen, dukungan, dan kesiapan Masyarakat warga  terhadap pelaksanaan program yang akan datang.

 

Manfaat yang akan diperoleh Unika Atma Jaya  meliputi :

1. Memperoleh data awal tentang kondisi masyarakat dan kebutuhannya yang mendesak
2. Terbangunnya relasi dan jejaring untuk program selanjutnya

Dua manfaat ini yang dapat dijadikan dasar dalam perintisan program KKN yang akan datang.

 

 

Pelatihan diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari unsur ; Perguruan Tinggi setempat, Keuskupan, Tokoh masyarakat, Perwakilan dari Paroki-Paroki, dan lain-lain seperti kelompok social, Pemda.    

 

(laban Eka Jaya/PPM)