Media Harus Jadi Pengontrol Masyarakat dan Pemerintahan (Media Indonesia, 21 Juni 2005)

06/23/2005 00:00:00

---

Jakarta (Media): Media massa merupakan salah satu lembaga pengontrol masyarakat maupun pemerintah. Media bisa menjadi alat kontrol yang baik di tengah dinamika perkembangan politik, namun ada kalanya kurang menggigit atau tumpul karena banyak faktor.

Demikian dikatakan Herbert W Simons, guru besar komunikasi pada Temple University AS dan sutradara film Garin Nugroho, dalam seminar internasional bertema Media and political campaign yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Adminstrasi Niaga Unika Atma Jaya, kemarin di Jakarta.

Simons memberi contoh di AS, kalangan media mengalami penumpulan dalam pemberitaan menyangkut kebijakan Presiden George W Bush dalam invasi ke Irak dan negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris. ‘’Sebagai contoh, jumpa pers yang digelar George Bush saat menjelang kampanye presiden. Dalam acara bertajuk Nightline dan dipandu wartawan politik senior Ted Koppel, para wartawan sama sekali tidak menanyakan secara tajam atas kebijakan AS melakukan serangan ke Irak,‘’ katanya.

Berbeda dengan pertanyaan para wartawan Inggris kepada Tony Blair, lanjutnya, pertanyaan wartawan di sana sangat sensitif, bahkan mereka berdebat. ‘’Menjelang pemilu, media massa AS sangat peduli dan peka memberitakan berita kandidat presiden. Namun setelah pemilu hal itu tidak lagi dilanjutkan. Padahal kontrol itu seharusnya terus menerus. Pers di Indonesia agaknya banyak berkiblat pada AS.‘’

Sementara itu, Sineas Garin Nugroho menjelaskan di Indonesia, kultur dan etika menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia. "Estetika, humaniora dan nilai religi masih menjadi panutan masyarakat Indonesia. Masyarakat hanya akan memilih pemimpin yang memberikan rasa aman, seperti militer tetapi demokratis secara sipil,"’ kata Garin. Oleh sebab itu kampanye politik di media massa, masyarakat lebih menyukai kedua aspek itu dibandingkan isu korupsi misalnya. (Nda/H-1)