IPP Atma Jaya Diskusikan Tantangan Produksi Pengetahuan Masyarakat Sipil Indonesia

Jakarta – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) melalui Institute of Public Policy (IPP) menyelenggarakan diskusi bertajuk “Politik Pengetahuan Masyarakat Sipil: Menyiasati Orde Baru, Terkooptasi Reformasi” pada Selasa, (12/5), di Gedung Yustinus Lantai 13, Kampus Semanggi. Diskusi ini menghadirkan Head of Research IPP Atma Jaya, Muhammad Fajri Siregar, M.A., serta Executive Director Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HUMANIS), Tunggal Pawestri, sebagai pembicara. Melalui forum ini, UAJ ingin membuka ruang refleksi ilmiah tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil Indonesia memproduksi dan mempertahankan pengetahuan independen. 

Diskusi dibuka oleh Fajri Siregar dengan memaparkan temuan dari disertasinya, “Social Science on the Margins: Investigating the Role of CSOs in Contemporary Indonesian Knowledge Foundation.” Penelitian ini mengkaji bagaimana organisasi masyarakat sipil menjalankan program sembari memproduksi pengetahuan di Indonesia seperti artikel, jurnal, dan laporan ilmiah sejak era transisi politik hingga hari ini. Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, Fajri mengkaji empat lembaga sebagai studi kasus, seperti LP3ES, CSIS, Insist, dan Freedom Institute. 

Salah satu temuan utama Fajri adalah pergeseran orientasi riset yang terjadi seiring perubahan mekanisme pendanaan. Organisasi masyarakat sipil sangat bergantung pada dana dari lembaga donor, namun donor memiliki agenda tersendiri karena umumnya mereka lebih tertarik mendanai riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan terukur dalam jangka pendek, dibandingkan riset kritis jangka panjang yang mempertanyakan akar masalah sosial secara lebih mendasar. Akibatnya, banyak organisasi secara perlahan menyesuaikan topik dan pendekatan riset mereka agar sesuai dengan ekspektasi pemberi dana. 

Kondisi ini diperparah oleh ledakan jumlah organisasi masyarakat sipil dari sekitar 70.000 di tahun 2000 menjadi lebih dari 568.000 pada tahun 2023, sementara jumlah dana yang tersedia tidak tumbuh secara proporsional. "Kita harus compete lebih harder lagi untuk bisa winning the grant," ujar Fajri. Persaingan ini pada akhirnya mendorong spesialisasi yang sempit dan fragmentasi antar-organisasi, sehingga kolaborasi lintas isu menjadi semakin langka.

Menanggapi pemaparan Fajri, Tunggal mengakui bahwa temuan soal fragmentasi dan pergeseran orientasi riset sangat relevan dengan pengalamannya di lapangan. Meski begitu, Tunggal tetap meninggalkan catatan penting, yaitu tidak semua donor beroperasi dengan cara yang sama. Menurutnya, ada donor yang memberikan dukungan institusional secara umum tanpa persyaratan ketat, sehingga masih memberi ruang bagi organisasi untuk menentukan agendanya sendiri. 

Lebih lanjut, Tunggal menyebutkan bahwa perubahan sebenarnya ada di sisi orientasi. Ia menemukan bahwa tantangan sosial di masa ini lebih sulit diidentifikasi karena masalahnya lebih tersebar sehingga masyarakat sipil pun kesulitan untuk bergerak secara kolektif dan terkonsolidasi. Tunggal juga melontarkan pertanyaan terkait siapa yang selama ini dianggap berhak memproduksi pengetahuan, karena menurutnya organisasi-organisasi kecil di daerah yang mendokumentasikan pengalaman komunitas mereka juga termasuk dalam sebuah pengetahuan yang berharga, meski begitu kehadirannya masih jarang diperhatikan. 

Menutup tanggapannya, Tunggal mengajak kampus dan organisasi masyarakat sipil untuk duduk bersama dan melakukan kolaborasi dalam memproduksi pengetahuan kritis. Menurutnya, jika keduanya menghadapi tekanan yang sama dalam mempertahankan independensi riset, maka bekerja sama menjadi langkah yang masuk akal.

Melalui diskusi ini, UAJ ingin menyediakan ruang refleksi bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama merefleksikan bagaimana pengetahuan diproduksi dan memperjelas tujuannya. Pertemuan ini menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran dalam menjaga independensi intelektual dan menjadi mitra berpikir bagi masyarakat sipil, demi menciptakan wawasan yang dibutuhkan masyarakat luas. 

(STV)