Dialog Strategis Lintas Sektor Perkuat Ketangguhan Bencana di Indonesia

Jakarta - Kolaborasi multipihak menjadi kunci dalam pembangunan sistem penanggulangan bencana yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia. Upaya tersebut menjadi topik pembahasan dalam forum ‘Dialog Strategis Kemitraan untuk Penguatan Penanggulangan Bencana di Indonesia’ yang diselenggarakan di Kampus Semanggi, Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya pada Selasa, 9 Juni 2026. Sebagai tuan rumah, Unika Atma Jaya mengambil peran sebagai katalis berbasis akademik yang mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan sektor swasta untuk memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana. 

Wakil Dekan Fakultas Hukum, Feronica, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi semua pihak yang konsisten dalam mengawal isu penanggulangan bencana melalui kolaborasi multipihak. 

"Isu penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan hingga penanganan, membutuhkan kolaborasi berbagai mitra agar dapat berjalan secara efektif," jelasnya.  

Kegiatan ini menghadirkan pembicara utama, Plt. Deputi Bidang Pencegahan, BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.MB atau yang akrab disapa Pak Papang. Dalam penjelasannya, Pak Papang menyampaikan pentingnya kepercayaan publik dalam merespons informasi dan peringatan dini bencana sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. Menurutnya, perlu adanya peningkatan upaya hilirisasi informasi yang akurat sehingga dapat diterima dan dipercaya masyarakat. 

"Tantangan kita adalah bagaimana memastikan informasi yang benar dapat diterima dan dipercaya masyarakat ketika memang ada risiko bencana yang harus segera disampaikan," jelasnya. 

Kepala Program Studi Magister Hukum, Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum. hadir mewakili kalangan akademisi. Menurutnya,  perguruan tinggi memiliki peran kuat dalam penguatan ketangguhan bencana melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

"Isu-isu keberlanjutan kami masukkan ke dalam kurikulum pendidikan, bahkan melalui mata kuliah yang diikuti seluruh program studi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan mitigasi bencana," tuturnya. 

Di sisi lain, Cut Ayu dari German Agency for International Cooperation (GIZ) menekankan bahwa bencana merupakan ancaman yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan. Menurutnya, ketangguhan bukan berarti bebas dari bencana, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan ketidakpastian serta beradaptasi secara berkelanjutan.

"Bencana dapat menghambat pembangunan, sehingga kita perlu membangun sistem penanggulangan yang inklusif, adaptif, dan menempatkan masyarakat serta desa sebagai pusatnya," jelasnya.  

Melalui dialog ini, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa penguatan penanggulangan bencana di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan dukungan aktif dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa depan melalui sistem yang adaptif, humanis, dan berkelanjutan.

(CHA)