Atma Jaya

Awards
Tagline


ENG | IND
 
Brownbag Discussion IPP Unika Atma Jaya: Satu Data Indonesia

Jakarta, 21 Agustus 2019 - Atma Jaya Institute of Public Policy (IPP) mengadakan Brownbag Discussion berkolaborasi dengan GeoLive, yang berjudul “Satu Data & Kebijakan Publik Indonesia”.  Diskusi yang mengundang Robertus Theodore (Staf Ahli Kantor Presiden) dan juga Anindya F Utami (Inisiator Think Policy) membahas tentang Satu Data yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun moderator untuk diskusi ini adalah Cania Citta, dari GeoLive.

 

 

Satu Data Indonesia muncul atas dasar selalu muncul perbedaan data dari beberapa kementerian yang padahal saling terkait. Robertus Theodore menjelaskan bahwa “salah satu contoh perbedaan data adalah antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan yang memiliki data berbeda soal kapal, dikarenakan perbedaan metodologi dalam penghitungan.”  Robertus juga mengatakan, “Data pemerintah ada dimana-mana tapi sangat sulit untuk mengakses data tersebut karena tersebar di beberapa kementerian. Bahkan direktorat dalam kementerian yang sama, dan seringkali data tersebut berupa hardcopy.” Robert juga menambahkan, “Satu Data Indonesia bertujuan untuk membuat data berkualitas dan mudah untuk dibagikan.”

 

Untuk mencapai tujuan dari Satu Data Indonesia, beberapa perbaikan sudah dimulai oleh pemerintah.  Dimulai dari memperbaiki tata kelola data yang ada melalui penataan regulasi dan kelembagaan, dan juga peningkatan kapasitas. Pemerintah juga didorong untuk merilis data-data tersebut melalui portal-portal pemerintah. Perbedaan data akan diselesaikan antara kementerian-kementerian atau badan-badan terkait yang memiliki perbedaan data, sehingga hasil rilisan data sudah disepakati oleh pemerintah.

 

Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk memperbaiki data di Indonesia. Satu Data Indonesia tidak lepas dari kritik. Anindya F Utami menyampaikan kritik yaitu, “Ketika data didasarkan dari hasil kesepakatan, maka data tersebut bersifat politik. Sehingga banyak kemungkinan terjadi data yang dikeluarkan adalah data-data politis yang dapat menyebabkan data tersebut tidak reliable”. Anindya F Utami juga menjelaskan bahwa, “Kebijakan yang tepat harus didasari dengan data yang tepat. Ketika datanya berdasarkan dari kesepakatan, maka kebijakan muncul belum tentu kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah.” Metodologi yang jelas harus menjadi dasar dari Satu Data Indonesia.

 

Hal ini ditanggapi dengan argument bahwa semua ini harus dimulai pelan-pelan, dengan membiasakan pemerintah membuka data mereka. Setelah itu, maka akan muncul demand dari masyarakat tentang bagaimana data yang seharusnya. Karena itu selain dirilis di portal pemerintah, data-data yang sudah dirilis harus dipergunakan oleh masyarakat agar sistem Satu Data ini dapat terus berkembang dan semakin baik.

 

 

Kalender
S S R K J S M
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
bottom